Keberadaan jaringan 4G dan harga telepon seluler (ponsel) yang semakin terjangkau telah meningkatkan penetrasi internet bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei Asosiasi Pengusaha Jaringan Internet Indonesia (APJII) di tahun 2016, terdapat 132,7 juta orang atau 51,8% dari penduduk Indonesia yang telah memiliki akses terhadap internet. Pengguna internet di tahun 2014 adalah sebesar 88,1 juta atau 34,9% dari jumlah penduduk pada tahun tersebut. Terjadi peningkatan sebesar 50.6% pengguna internet di Indonesia, antara 2014 hingga 2016.
Pulau Jawa merupakan daerah yang memiliki akses internet terbanyak (65%), diikuti dengan Sumatera(15,7%), Sulawesi(6,3%), Kalimantan (5,8%), Bali, NTT, NTB (4,7%) dan terakhir Maluku dan Papua (2,5%) (APJII, 2016).
Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia yang paling besar penetrasi penggunaan internetnya adalah kelompok usia 25-34, yaitu 75,8% penduduk pada kelompok usia tersebut aktif menggunakan internet. Kelompok kedua adalah 10-24 tahun, dengan proporsi pengguna sebesar 75.5%. Oleh karena itu, kelompok ini pula yang seringkali disebut sebagai generasi milenial. Generasi yang memanfaatkan internet dalam kehidupannya, termasuk diantaranya ketika berbisnis.
Kondisi ini pula yang mendorong pemerintah untuk mendukung pengembangan e-commerce (e-dagang) di Indonesia. Pada akhir tahun 2016, melalui Paket Kebijakan RI XIV, pemerintah mendorong untuk membuat peta jalan (roadmap) industri e-commerce. Harapannya, melalui peta jalan ini, Indonesia bisa menjadi negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Studi yang dilakukan McKinsey melaporkan potensi kontribusi ekonomi berbasiskan digital ini sebesar USD 150 triliun di tahun 2025.
E-Commerce dan Technopreneur
Definisi dari electronic commerce atau yang seringkali disingkat sebagai e-commerce adalah proses jual beli barang atau jasa, atau proses transfer dana atau data lewat jaringan elektronik, utamanya adalah internet. Saat ini penggunaan kata e-commerce bagi masyarakat Indonesia identik dengan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan internet.
Salah satu bisnis yang dinilai sukses memanfaatkan internet di Indonesia adalah ojek/taksi online serta belanja online. Selain itu, di bidang keuangan, berkembang pula bitcoin, sebuah mata uang virtual yang bisa digunakan untuk bertransaksi online, atau bisa juga diperdagangkan.
Internet menyediakan platform bagi jual beli dengan biaya yang murah. Dengan hanya mengeluarkan biaya untuk koneksi internet, produk/jasa dapat diiklankan dengan cuma-cuma melalui beragam media sosial yang tersedia.
Berdasarkan survei APJII (2016), hampir semua pengguna internet pasti (97,4%) mengakses media sosial ketika menggunakan internet. Akses media social merupakan yang tertinggi, diikuti dengan hiburan (96,8%), berita (96,4%), pendidikan (93,8%), komersial (93,1%), dan layanan publik (91,6%). Selain itu, 78% dari populasi pengguna internet pernah melakukan belanja online, lebih tinggi dibanding populasi pengguna internet di Amerika Serikat (75%) (McKinsey&Company, 2016).
Melihat perilaku penggunaan media sosial yang cukup tinggi, maka media sosial dapat menjadi wahana dalam mengiklankan produk/jasa yang mereka jual. Media sosial menjadi platform yang mendukung pembentukan teknopreuneur-technoprenuer baru, yang dapat menambah kontribusi dalam PDB Indonesia.
Namun yang patut untuk diperhatikan adalah definisi dari teknopreneur sendiri. Kata teknopreneur adalah gabungan dari dua kata, teknologi dan entrepreneur. Sehingga arti dari teknopreneur adalah wirausaha yang memanfaatkan teknologi. Dari pengertian ini, bahkan pedagang yang berbelanja online pun bisa dianggap sebagai teknopreneur. Karena mereka memiliki usaha dagang dengan memanfaatkan teknologi internet.
Dalam peta jalan sistem perdagangan berbasis elektronik (e-commerce), pemerintah Indonesia memiliki target mencetak 1.000 teknopreneurs dengan nilai bisnis sebesar USD 10 miliar, dan nilai yang tercipta dari e-commerce mencapai USD 130 miliar pada tahun 2020. Untuk mencetak teknopreneur tersebut, pemerintah akan merancang berbagai fasilitas seperti pendanaan dalam membantu calon teknopreneur memulai bisnis start-up.
Pemerintah perlu tegas dalam mendefinisikan teknopreneur yang bisa mendapatkan fasilitas untuk memulai bisnis start-up. Pemerintah bisa saja memberikan, misalnya subsidi pajak atau subsidi bunga, tetapi sebaiknya fasilitas tersebut hanya diberikan kepada teknopreneur yang dapat menciptakan lapangan kerja serta memberikan nilai tambah yang tinggi kepada perekonomian.
Kesiapan Infrastruktur
Faktor lain yang perlu dipersiapkan dalam mendorong e-commerce adalah infrastruktur. Dari segi tarif koneksi internet, Indonesia tergolong murah, hampir 50% lebih rendah dibandingkan negara di ASEAN lainnya. Namun kualitasnya pun lebih rendah, hal ini dapat dilihat dari penggunaan bandwith per detik per pengguna dan rerata kecepatan koneksinya pada tabel di berikut ini:
Untuk dapat mencapai potensi ekonomi dari ekonomi berbasis digital ini, maka penting bagi pemerintah untuk memperluas jangkauannya, terutama untuk daerah timur.
Untuk menguatkan rencana Peta Jalan pembentukan industri e-commerce ini, Kementerian Informasi telah menetapkan Indonesia Broadband Plan 2014-2019. Dalam rencananya tersebut, ditargetkan pembangunan fixed broadband untuk menjangkau 71% rumah tangga di perkotaan dengan kecepatan 20 Mbps. Kemudian akses mobile broadband ke seluruh populasi di perkotaan dengan kecepatan 1 Mbps. Untuk wilayah perdesaan, akses fixed broadband ditetapkan untuk mampu menjangkau 49% rumah tangga dengan kecepatan 10 Mbps, dan 52% penduduk pedesaan mendapatkan akses mobile broadband dengan kecepatan 1 Mbps.
Kesiapan Kultur
Selain mempersiapkan regulasi dan hal teknis, kesiapan masyarakat Indonesia dalam perilaku berbelanja online juga perlu. Peluang memanfaatkan internet untuk berbisnis cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari perilaku pengguna internet Indonesia, dimana 63,5% pernah bertransaksi secara online. Selain itu, 98,6% tahu bahwa internet dapat menjadi tempat untuk menjual dan membeli barang dan jasa.
Meski perilaku bertransaksi online sudah tinggi, tetapi kepercayaan masyarakat akan transaksi uang secara online masih rendah. Transaksi melalui internet banking baru dilakukan oleh 7.5% dan sms banking hanya digunakan oleh 1.6% pengguna internet. Sebagian besar masih memanfaatkan transaksi menggunakan ATM (36.7%) atau bayar di tempat /COD (14.2%).
Edukasi tentang transaksi uang secara elektronik harus terus menerus dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan. Sebab dengan semakin tingginya kemudahan bertransaksi, semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk terkena penipuan.
Selain itu konsumen perlu diedukasi untuk menjadi konsumen yang pintar. Banyak kasus dimana produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan gambar, atau rusak ketika sampai ke tangan penjual. Sebetulnya konsumen dapat memanfaatkan informasi yang tersedia mengenai kualitas dan tingkat kepercayaan konsumen terhadap seorang penjual. Indikator-indikator tersebut contohnya adalah penilaian dan komentar dari pembeli sebelumnya yang pernah berbelanja pada seorang penjual.
Jual beli online selain memudahkan bagi penjual, juga memudahkan bagi konsumen. Sebab tanpa perlu meninggalkan rumah, konsumen mendapatkan produk yang sama dari berbagai vendor yang berbeda. Sehingga belanja online menciptakan sebuah pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna. Namun demikian, edukasi serta regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen, dan juga produsen penting untuk mendukung keberlangsungan pembentukan industri berbasis elektronik ini.
http://validnews.co/E-Commerce--Potensi-Ekonomi-Di-Era-Internet-V0000434
Tidak ada komentar:
Posting Komentar