Kesenjangan
Teknologi dinilai masih tinggi Indonesia. Efeknya arus informasi ke
daerah yang infrastrukturnya masih minim menjadi susah. Pemerataan
informasi pun menjadi terhambat.
Pemusatan
kemajuan teknologi di pulau Jawa masih menjadi permasalahan. Jika di
Jawa khususnya di kota besar akses internet mudah di dapat, hal itu
tidak terjadi di Indonesia bagian timur.
Namun
jika Kesenjangan Teknologi dapat diminimalisir akan menjadi angka
kemajuan di daerah meningkat? Tulisan ini akan mengulas tentang apa itu
Kesenjangan Teknologi, penyebabnya, usaha apa saja yang sudah
dilancarkan untuk menyelesaikannya, dan telaah kritis untuk penyelesaian
kebijakan kesenjangan itu sendiri.
Kesenjangan Teknologi dan Usaha Pemerintah
Secara
istilah kita bisa memaknai Kesenjangan Teknologi sebagai kesenjangan
ekonomi dan sosial terkait akses, penggunaan, atau dampak teknologi
informasi dan komunikasi (TIK).[1]
Untuk
mengurangi kesenjangan ini pemerintah sudah melakukan langkah seperti
membangun infrastruktur yang berkaitan secara langsung. Salah satunya
pembangunan proyek Palapa Ring. Pemerintah mempunyai target pada 2019
nanti seluruh ibukota kabupaten dan kotamadya terhubung dengan layanan
jaringan pita lebar atau broadband.
Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan pembangunan
Palapa Ring ini sangat penting untuk mengecilkan kesenjangan layanan
berbasis digital antara Pulau yang ada di Jawa dengan di luar Jawa.
Dengan adanya proyek ini, maka layanan broadband diharapkan dapat dinikmati wilayah seluruh Indonesia.[2]
Sedangkan
pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Cina pada tahun 2016,
Presiden Jokowi mengatakan sedang menggenjot pertumbungan infrastruktur
salah satunya di bidang Teknologi. Untuk mencapai hal itu Jokowi
mengajak negara maju untuk membantu negara berkembang seperti Indonesia
dalam menaikkan infrastrukturnya.[3]
Dengan
pernyataan pemangku kebijakan di atas, bisa dikatakan Indonesia
sekarang ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur
di bidang Teknologi. Namun tentu pembangunan ini baru akan terasa 2–3
tahun mendatang.
Akan
tetapi rencana itu tidaklah luput dari kritik. Upaya pengurangan
Kesenjangan Teknologi tidaklah cukup dengan pembangunan infrastruktur
saja. Pada pertemuan World Summit on the Information Society yang
diselenggarakan oleh PBB telah merumuskan solusi integratif dan
berkelanjutan dalam mengatasi problem kesenjangan digital, yakni dengan
membangun infrastruktur TIK, membentuk masyarakat informasi, dan edukasi
TIK.[4]
Pemerintah
tidak bisa hanya bicara pembangunan infrastruktur saja untuk mengurangi
Kesenjangan Teknologi. Namun juga mesti berbicara masyarakat yang sadar
akan informasi dan teredukasi ketika berhadapan dengan Teknologi. Salah
satu masyarakat yang sadar akan pentingnya teknologi sudah membuat
gerakan. Diantaranya Gerakan DEMIT, adalah salah satu inisiatif yang
digerakkan masyarakat desa melalui pengembangan inovasi teknologi
informasi berbasis open source.
Gerakan ini sukses menggerakkan lebih dari 300 desa di seluruh
Indonesia untuk berpartisipasi dan terlibat aktif pembahasan RUU Desa di
akhir tahun 2014 silam melalui video conference.
Hingga saat ini, DEMIT terus mengkonsolidasikan diri sebagai entitas
pembangunan masyarakat desa. Selain itu, salah satu inovasi yang
cemerlang lainnya adalah program 1000 web desa gratis dengan domain
Desa.id yang semakin gencar belakangan ini.[5]
Tentu
pemerintah tidak bisa berdiam sendiri saja berserah diri pada kelompok
swadaya masyarakat. Mesti ada integrasi dengan bidang lain seperti
pendidikan agar kemajuan teknologi dapat memberikan efek positif.
Mengkaji Ulang Kebijakan Penyelesaian Kesenjangan Teknologi
Yang
patut perlu kritisi juga adalah penyelesaian Kesenjangan Teknologi
tidak bisa serta merta menyelesaikan persoalan masyarakat seperti
kemiskinan dan ketidakadilan. Perbedaan tingkat pemakaian dan penerapan
teknologi terletak pada soal-soal sosial, ekonomi, dll., dan bukan pada
soal-soal teknologi itu sendiri. Karena itu pula, seperti halnya tingkat
penggunaan dan investasi dalam teknologi amat berbeda karena perbedaan
faktor sosial dan ekonomi, demikian juga kita bisa menduga bahwa tingkat
pemanfaatan dan distribusi manfaatnya juga berbeda karena faktor-faktor
tersebut. Selanjutnya, gagasan kesenjangan teknologi
itu punya konsekuensi ekonomi-politik yang tidak sederhana karena ia
justru satu menjadi salah satu senjata ideologi pasar bebas.
Negara-negara miskin (seperti Indonesia), harus siap menjadi ‘tempat
pembuangan limbah’ teknologi, entah teknologi lama ataupun teknologi
baru. Alasannya sederhana. Negara-negara maju produsen teknologi
komunikasi dan informasi butuh pasar karena daya serap pasar mereka
sendiri terbatas. Karena itu, selain menghembuskan gaya-hidup modern
yang karakteristiknya harus dibalut teknologi komunikasi keluaran
terbaru (bagi kelas menengah ke atas), jargon digital divide itu
menjadi sarana ampuh untuk membuang teknologi komunikasi yang sudah
usang ke negara miskin untuk ‘pengentasan kemiskinan’. Dari total pasar
teknologi komunikasi saat ini yang sebesar 2,071 triliun Euro (sekitar 1
triliun dolar AS) itu, AS menguasai 32,4%, Eropa 30,5%, Jepang 12,3%,
“Macan Asia” (Hong Kong, Singapura, Korsel dan Taiwan) 3,1%. Sisanya
yang sekitar 21% dibagi oleh penduduk dunia lainnya.6
Lagi-lagi
kita mengkaji bagaimana pemerintah Indonesia ini berpijak. Posisi
Indonesia yang tergabung pada ekonomi pasar bebas cenderung tidak
menyelesaikan permasalah masyarakat. Berdasarkan data di atas, dengan
dalih penyelesaian kesenjangan teknologi malah negara seperti Indonesia
menjadi pasar bagi negara maju yang teknologinya sudah lebih dahulu
terdepan.
Kesimpulan
Informasi
yang serba bebas seolah menjadi syarat lahirnya era globalisasi.
Teknologi menjadi kunci lahirnya era ini. Di sisi lain Teknologi memang
menjanjikan kehadiran kebebasan Informasi bagi yang mampu memanfaatkan.
Namun jika tidak mampu untuk bersaing ia akan dimanfaatkan oleh kubu
yang lebih kuat.
Kuncinya
ada di pemerintah kita bagaimana agar kita tetap mampu bersaing secara
teknologi namun tetap berdaulat. Salah satu caranya yakni dengan
melakukan pemberdayaan masyarakat akan fungsi-fungsi Teknologi. Untuk
itu edukasi di bidang Teknologi memang dirasa penting selain membangun
infrastrukturnya.
https://medium.com/geram-merah/telaah-kritis-kesenjangan-teknologi-di-indonesia-4959527365f9
Tidak ada komentar:
Posting Komentar